Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemekaran wilayah administrasi desa ditinjau dari aspek otonomi daerah, dengan studi kasus di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran desa telah melalui tahapan administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Namun, dalam implementasinya ditemukan berbagai tantangan, antara lain: kendala administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta resistensi sebagian masyarakat. Meskipun demikian, pemekaran desa membawa dampak positif terhadap peningkatan akses pelayanan publik dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal.Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna mendukung suksesnya kebijakan pemekaran wilayah dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan mandiri.