"Penelitian ini berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Mahar Yang Ditetapkan
Oleh Seko Adat Di Desa Pulau Rengas Ulu Kecamatan Bangko Barat Kabupaten
Merangin”. Mahar merupakan suatu kewajiban dan komitmen cinta yang
diberikan dengan penuh sukarela dan suka cita. Mahar menjadi pemberian calon
suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak
bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu Mahar memiliki hubungan
yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.
Rasullah memberikan pandangan bahwa Mahar itu sebaiknya yang ringan, tidak
memberatkan. Namun lain halnya di Desa Pulau Rengas Ulu dalam penentuan Mahar, di
Desa ini tetap berpegang pada aturan yang telah ditetapkan oleh seko lembaga adat.
Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui Praktik penetapan besaran
Mahar menurut hukum adat Desa Pulau Rengas Ulu, menganalisis Pandangan
Hukum Islam Tentang Mahar Yang Ditetapkan Oleh Seko adat di Desa Pulau
Rengas Ulu serta menjelaskan Tujuan dan Dampak Penetapan Mahar Di Desa
Pulau Rengas Ulu. Penelitian dimulai tanggal 02 Oktober 2025 sampai 02 Februari
2026. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis
analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
dari penelitian ini bahwa pada masyarakat Desa Pulau Rengas Ulu penetapan Mahar
harus mengikuti ketentuan adat-istiadat yang berlaku, karena Mahar sudah ditetapkan
oleh seko lembaga adat yang disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Dampak
positifnya penetapan Mahar di Desa Pulau Rengas Ulu adalah Meningkatnya status sosial
keluarga mempelai wanita dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menambah
ekonomi keluarga. Dampak negatifnya antara lain pernikahan seringkali tertunda dan
terjadinya penumpukan hutang. Seringkali mereka melakukan kawin lari, dan bahkan ada
yang terjadinya hamil di luar nikah. Secara psikologis, terjadinya stres karena sering
memikirkan besaranya Mahar yang harus diberikan jika dia tidak dapat menikah dengan
perempuan yang dia cintai. Disarankan kepada masyarakat Pulau Rengas Ulu supaya
masalah Mahar ini hendaknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau status sosial
pihak keluarga laki-laki, bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk
dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat
terlaksana dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak diinginkan.
Kata Kunci: Mahar, Hukum Islam dan Hukum Adat "