"Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI dalam sengketa pemberhentian pejabat oleh kepala daerah. Fokus penelitian diarahkan pada dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menilai keabsahan keputusan pemberhentian pejabat pemerintahan yang diterbitkan oleh kepala daerah, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum administrasi negara. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis terhadap norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala daerah memiliki kewenangan dalam pemberhentian pejabat pemerintahan, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan PTUN Jambi Nomor 12/G/2023/PTUN.JBI menegaskan bahwa keputusan pemberhentian pejabat yang tidak memenuhi aspek legalitas dan prosedur yang benar dapat dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum. Putusan ini mencerminkan peran penting PTUN dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kata Kunci: PTUN, Pemberhentian Pejabat, Kepala Daerah, Hukum Administrasi Negara."