"Penelitian ini mengkaji perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pengaturan perjanjian perkawinan yang tidak lagi terbatas dibuat sebelum perkawinan berlangsung, melainkan juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan menurut hukum Islam serta menelaah pengaturannya berdasarkan ke-tentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan adanya perjanjian perkawinan selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram maupun mengharamkan.

yang halal, serta tid-ak menghilangkan hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibu-at baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung atas persetujuan para pihak. Perkembangan hukum tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan ter-hadap pengelolaan harta dalam rumah tangga, mencegah timbulnya sengketa, serta memperjelas hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan perkawinan. Dengan demikian, perjanjian perkawinan memiliki kedudukan yang penting sebagai instru-men hukum untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum."