"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik perkawinan secara sirri qadhi di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Perkawinan sirri qadhi merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama, namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit masih melakukan perkawinan secara sirri qadhi, mengetahui sanksi hukum terhadap penghulu ilegal atau qadhi yang membantu pelaksanaan nikah sirri, serta mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesisir Bukit dalam mengurangi dan menyelesaikan permasalahan perkawinan secara sirri qadhi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan sirri qadhi di Kecamatan Pesisir Bukit masih terjadi karena beberapa faktor, yaitu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, lamanya proses administrasi perizinan nikah bagi anggota TNI dan POLRI, penolakan dari pihak keluarga, kendala administrasi kependudukan bagi masyarakat perantau, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Penghulu ilegal atau qadhi yang membantu pelaksanaan nikah sirri secara normatif melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk, namun penegakan sanksinya masih belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Pesisir Bukit untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain melalui fasilitasi isbat nikah, sosialisasi dan penyuluhan hukum perkawinan, peningkatan pelayanan administrasi perkawinan, pemberian solusi hukum terhadap permasalahan wali dan perceraian, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan sirri qadhi di Kecamatan Pesisir Bukit dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif KUA, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mewujudkan tertib administrasi perkawinan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
"