Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan legalitas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tertib hierarki norma dalam negara hukum serta kewajiban setiap peraturan daerah untuk disusun sesuai dengan asas legalitas, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pengaturan tata ruang daerah harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, literatur hukum sebagai bahan hukum sekunder, serta kamus dan ensiklopedia hukum sebagai bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai kedudukan Perda dalam struktur hierarki norma, serta menguji legalitasnya dari aspek formil dan materiil berdasarkan teori negara hukum, teori hierarki norma (Stufenbau Theory), dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hierarkis, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan pada tingkat kabupaten/kota yang harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi. Dari aspek formil, pembentukan Perda harus memenuhi prosedur perencanaan, pembahasan, harmonisasi, dan pengundangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek materiil, substansi pengaturan tata ruang harus selaras dengan norma nasional mengenai penataan ruang dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Penelitian ini menegaskan bahwa legalitas dan konsistensi hierarkis merupakan syarat fundamental dalam menjamin kepastian hukum dan keberlakuan Perda dalam sistem hukum nasional.