Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fokus penelitian adalah memahami cara DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan perpajakan dan retribusi mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan upaya dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Jambi telah berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, konsultasi publik, dan diskusi dengan berbagai pihak terkait. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta potensi konflik kepentingan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, DPRD telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan transparansi, melibatkan tenaga ahli, dan memanfaatkan teknologi dalam proses legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat lebih optimal jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang lebih luas, pelibatan tenaga ahli multidisiplin, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan.