Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat marga serampas. Perlindungan perda no 8 tahun 2016 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat marga serampas dan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dan Kelompok Pengelolaan Hutan Adat (KPHA ) dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat marga serampas. Penelitian ini mengunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan Kelompok Pengelolaan Hutan Adat (KPHA), lembaga Desa. Dan data dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Merangin No 8 Tahun 2016 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat marga serampas cukup efektif, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat marga serampas. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak tanah ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya. Posisinya kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, konsepsi hak tanah ulayat menurut hukum tanah adat mencakup nilai-nilai komunalistik-religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak tanah ulayat bukan hak orang-seorang. Peran Pemerintah Daerah Memberikan Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas Kabupaten Merangin.