Pada penelitian ini masalah utamanya adalah tindak pidana
pembakaran lahan (kejahatan kehutanan) menurut Undang-Undang
Nomor. 41 Tahun 1999. Penanggulangan atasnya melibatkan tidak hanya masyarakat terdampak, melainkan juga pihak kepolisian. Memang hutan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya, sehingga segala tindakan perusakan hutan, termasuk tindak pidana di bidang kehutanan, harus ditindak secara tegas. oleh otoritas yang berwenang. Status penegakan hukum pidana sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi negara, dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Selain pendekatan perundang-undangan (dalam hal ini pidana
khusus), pendekatan hukum Islam (dalam hal ini hifz al-bi’ah) juga digunakan sebagai kacamata analisis untuk meninjau tindak pidana pembakaran lahan. Lebih dari itu, tinjauan etis tentang etika
pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup dari dua sudut pandang: normatif dan teologis juga digunakan. Etika normatif berpijak pada Undang-undang nomor 32 tahun 2009 mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan etika teologis dilandasi oleh apa yang dikenal dengan kosmologi al-Qur'an, yaitu cara al-Qur'an memandang fakta-fakta alam semesta, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. pengolahan.
Hasil penelitian ini terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi yang bertentangan dengan norma hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999, demikian pula dari sudut pandangn hukum Islam ia bertentangan dengan kaidah hiz al-bi’ah. Artinya, Menjaga lingkungan adalah menjaga jiwa, menjaga rohh, menjaga anak, menjaga harta benda. Pasalnya, jika aspek jiwa, roh, keturunan dan harta benda dirugikan, maka keberadaan manusia di lingkungan ternoda.