Pada penelitian ini masalah utamanya yaitu adanya problem yuridis, normatif bahkan etis pada cara pandang hukum terhadap penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen.
Serangkaian problem tersebut berkaitan dengan hak dan tanggung jawab hukum atau apa yang dalam istilah hukum disebut dengan rechten en plichten.
Dalam sebuah laporan Polisi No LP/B/319/VIII/2021/SPK II/Polresta Jambi/ Polda Jambi terkait pelanggaran hak terhadap konsumen, ditemukan sebuah kasus pelanggaran hak konsumen oleh PT. Jambi Anugerah Semesta. Bersamaan dengan pelanggaran itu juga ditemukan ke tidak bertanggung jawaban direksi dengan dalih penyerahan kuasa kepada karyawan (kuasa direksi). Alih-alih memenuhi hak konsumen,pertanggungjawaban itu justru dibebankan oleh direktur kepada penerima
kuasa (karyawan), padahal menurut Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Fokus penulis dalam pembahasan ini, secara kualitatif melakukan komparasi antara dua sudut pandang hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dua sudut pandang ini kemudian digunakan untuk mengurai dan/atau memosiikan beban, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada subjek hukum pelanggar aturan. Pemosiian ini menjadi
urgen karena terdapat bagian yang menarik pada pembahasan ini, yaitu apa yang terkait dengan perpindahan tanggung jawab hukum dari ranah perdata ke ranah pidana. Oleh sebab itu pula, perbuatan pengabaian terhadap hak seseorang dapat mengakibatkan bukan hanya ganti rugi melainkan juga penjatuhan sanksi pidana atasnya.
Hasil penelitan ini adalah menunjukkan bagaimana pelanggaran hak konsumen yang terdapat dalam laporan kepolisian di atas telah melanggar norma hukum positif Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sekaligus juga norma hukum Islam, yakni
konsep mas’uliyah; bahwa dalam kaidah hukum Islam dijelaskan tasarruf al-imam ala ar-raiyyah manut bi al-maslahah (kebijakan [dalam hal ini keputusan] imam [dalam hal ini direksi] atas tanggung jawabnya [dalam hal ini hak konsuman] bergantung pada kemaslahatan.