Penelitian ini hendak menganalisis argumentasi yuridis dan
epistemologis dari aspek preventif yang terdapat pada perubahan
perubahan undang-undang terkait kegiatan usaha hilir minyak dan gas
bumi tanpa izin. Perubahan dari pasal 53 UU 22/2001 ke Pasal 40 UU
Cipta kerja merupakan perubahan yuridis dari ketentuan yang bersifat
represif ke pasal yang bersifat preventif; dari penyelesaian secara pidana
ke penyelesaian secara perdata; bahwa apabila seseorang atau badan
hukum melakukan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak) tanpa perizinan
berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.
Dalam menganalisis aspek preventif tersebut, secara kualitatif
penelitian ini juga melakukan komparasi antara hukum positif dan hukum
Islam. Kasus yang ditemukan terkait kegiatan usaha hilir tanpa izin
diperlihatkan dalam rangka membuktikan efektivitas aspek preventif pada
perubahan undang-undang tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa
norma di sini merupakan perubahan yuridis; dari ketentuan yang bersifat
represif ke pasal yang bersifat preventif; dari penyelesaian secara pidana
ke penyelesaian secara perdata; bahwa apabila seseorang atau badan
hukum melakukan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan,
penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak) tanpa perizinan
berusaha mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap
kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Adapun paradigma hukum
Islam yang digunakan sebagai alat analisis di sini adalah kaidah sad-adzzari’ah. Perubahan undang-undang ini menjadi menarik bukan hanya
karena bentuk perubahannya yang signifikan, melainkan juga karena
alasan dan efek dari perubahan perubahan itu secara drastis menggeser
sifat sanksi hukum atasnya; dari yang sebelumya represif menjadi
preventif. Dan karena itu pula dalam sebuah kajian hukum komparatif,
penulis melihat peluang analisis terhadap perubahan konstruksi yuridis
pada norma yang mengatur kegiatan usaha hilir tanpa izin.
Hasil penelitian ini adalah bahwa rasionalisasi perubahan norma di
atas merupakan dampak dari kegiatan usaha hilir itu sendiri. Ketika suatu
tindakan pelanggaran hukum tidak berakibat secara signifikan pada suatu
kerusakan, maka sanksi yang dijatuhkan atas tindakan itu dianggap tidak
perlu disamakan dengan sebuah kejahatan. Artinya hanya tindak
kejahatan lah yang dapat dihukum secara represif. Untuk hukum Islam
yaitu sadd az-dzariah, dikatakan bahwa konsep preventif hukum Islam
mengatur perilaku yang tidak dilakukan oleh manusia sebagai individu
untuk melindunginya dari efek negatif dari melakukannya. Hal ini karena
memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan dan menghindari kerusakan.