Penelitian ini mengkaji polemik mengenai wacana penerapan vasektomi sebagai salah satu syarat dalam penyaluran bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan sumber-sumber hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga terkait, serta literatur lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk melihat keterkaitan antara norma hukum dan praktik kebijakan yang diwacanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kesehatan, hak reproduksi, dan asas non-diskriminasi. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), karena berpotensi menimbulkan kemudaratan serta mengabaikan nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial seharusnya difokuskan pada upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat tanpa disertai persyaratan yang bertentangan dengan hak-hak dasar manusia.