Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, serta untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan penertiban PKL di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, Satpol PP, UPTD pasar, pedagang kaki lima, dan masyarakat, serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori fiqh siyasah yang menekankan prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 belum berjalan optimal, ditandai dengan masih banyaknya PKL yang berjualan di badan jalan dan trotoar. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kebiasaan melanggar, serta keterbatasan sarana relokasi. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan penertiban PKL pada dasarnya dibenarkan karena bertujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat, namun pelaksanaannya masih perlu memperhatikan aspek keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat kecil.