"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan tidak disengaja menurut hukum pidana positif di Pengadilan Negeri Jambi serta mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan implikasinya terhadap pembaruan praktik peradilan pidana di Jambi. Fokus kajian diarahkan pada penerapan ketentuan kelalaian yang mengakibatkan kematian, khususnya dalam perkara lalu lintas berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta konsep qatl al-khatha’ dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jambi serta pengumpulan dokumen perkara yang relevan. Data sekunder bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, kitab fikih, literatur hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pembunuhan tidak disengaja. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (law in action) serta mengukur kesesuaian antara norma dan realitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan tidak disengaja didasarkan pada unsur kesalahan berupa kelalaian (culpa) dan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Putusan hakim di Pengadilan Negeri Jambi mencerminkan pendekatan proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kelalaian pelaku, konteks sosial, serta rasa keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak disengaja (qatl al-khatha’) tidak dikenai qishash, tetapi mewajibkan pembayaran diyat dan pelaksanaan kaffarah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial. Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mengakui adanya pertanggungjawaban atas kelalaian yang menyebabkan kematian, namun berbeda dalam orientasi sanksi. Hukum positif lebih menekankan aspek pembalasan dan pencegahan, sedangkan hukum Islam berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi alternatif reformulasi praktik peradilan pidana yang lebih humanis dan kontekstual di Jambi.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Tidak Disengaja, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif, Pengadilan Negeri Jambi."