Tesis ini adalah studi tentang problematik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 tahun 2008 dan hukum pidana islam di wilayah hukum polda jambi. Pokok permasalahan adalah bagaimana problematik tindak pidana pornografi di dalam perspektif hukum Islam serta bagaimana sanksi pidananya. Masalah ini dilihat dengan pendekatan syar‟i, yuridis serta dibahas dengan metode deduktif dan induktif. Pornografi di dalam kajian hukum, baik dalam hukum positif, maupun hukum Islam di pandang sebagai tindak pidana (jarimah). Adapun pengertian, unsur-unsur serta ruang lingkup pornografi dari sudut pandang hukum positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Sementara dalam hukum Islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dengan masalah aurat dan memelihara pandangan. Secara substansial tidak terdapat perbedaan yang signifikan pornografi dalam hukum positif dan hukum Islam, hanya saja dalam perspektif hukum Islam, pornografi batasannya lebih ketat dibanding hukum positif. Jika hukum positif standarisasi pornografi adalah tindakan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan di dalam masyarakat, maka dalam perspektif hukum Islam standarisasinya adalah aurat yang telah ditetapkan dengan pasti di dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadits.