Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Jambi dari perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Kajian difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, efektivitas aparat kepolisian dalam menangani kasus, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan manusia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditunjang penelitian empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum Polresta Jambi. Data bersumber dari hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, serta hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan praktik penegakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum perdagangan orang di Polresta Jambi menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Dalam hukum positif, penerapan UU No. 21 Tahun 2007 menjadi landasan penting, tetapi implementasinya belum optimal. Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk jarimah ta‟zir dengan sanksi tegas karena bertentangan dengan maqashid al-syari‟ah, terutama perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan.