"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis peran BPD dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa di
Desa Kuala Keritang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua dan
anggota BPD, Kepala Desa, serta perangkat desa terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BPD di Desa Kuala Keritang telah melaksanakan perannya
dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa, namun pelaksanaannya belum
optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap
regulasi, kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, serta minimnya
sarana pendukung. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD
serta penguatan kerja sama antara BPD dan pemerintah desa agar fungsi monitoring
dan evaluasi dapat berjalan secara efektif sesuai dengan ketentuan Permendagri
Nomor 110 Tahun 2016.
"