"ABSTRAK
Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan melalui proses persidangan di pengadilan, yang menimbulkan hak dan kewajiban, termasuk nafkah iddah dan mut’ah bagi istri, selama tidak terbukti nusyuz dan ada tuntutan dari istri. Dalam Putusan Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Jmb., yang merupakan cerai talak secara verstek, istri tidak mengajukan gugatan balik dan belum dapat dipastikan apakah terindikasi melakukan nusyuz, namun hakim tetap memberikan nafkah iddah dan mut’ah. Maka fokus permasalahan yang diteliti adalah dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan bagaimana tinjauan yuridis mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah cerai talak yang diputus secara verstek menurut perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Dalam prosesnya penulis akan menggali dan menemukan fakta serta data yang relevan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data utama yang akan di analisis adalah putusan pengadilan agama jambi dan wawancara sebagai data pendukung serta pengumpulan dokumen yang mendukung. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal: 1) ketentuan pasal 41 huruf c UUP mengandung hak ex officio hakim karena jabatannya yang berwenang memberikan nafkah iddah dan mut’ah tanpa adanya tuntutan Termohon, meskipun secara verstek. 2) putusan yang diberikan hakim pengadilan agama jambi kurang memperdulikan batasan penggunaan hak ex-officio 3) tinjauan yuridis mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dan menghilangkan kemudharatan."