Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu bentuk penyalahgunaan Dana Desa di wilayah Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, dan juga melakukan pengkajian putusan hakim terhadap perkara tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Kasus ini bermula dari pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016 serta 2017 yang tidak direalisasikan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), digunakan sebagai alat kepentingan di luar peruntukan, mengabaikan teguran pembinaan, dan tidak mengembalikan kerugian negara sebesar Rp516.305.813,- meskipun telah ada rekomendasi resmi dari Inspektorat dan BPKP. Metodologi penelitian menggunakan aspek yuridis normatif melalui pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 23/Pid.Sus/2019/PN Jmb, serta studi literatur yang relevan. Hasil mengindikasikan majelis hakim memutus terdakwa telah bersalah menjalankan tindak pidana korupsi merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, dengan denda, sanksi pidana penjara, serta dana pengganti. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, tindakan terdakwa dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir karena merupakan bentuk ghulul (penggelapan harta publik) dan khianat al-amanah (pengkhianatan terhadap amanah publik), di mana jenis dan kadar hukumannya ditentukan hakim demi kemaslahatan umum. Putusan hakim sejalan dengan tujuan ta’zir, yaitu memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan menjaga integritas pengelolaan harta publik.