"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebijakan pemerintah dalam
pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Desa dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Meskipun Program Dana Desa telah dilaksanakan di
Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, masih ditemukan
beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan, keterbatasan anggaran desa, serta belum optimalnya pelaksanaan
program pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses
perencanaan dan implementasi Program Dana Desa, kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa
Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan
penelitian terdiri atas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala
Dusun, dan masyarakat Desa Karang Dadi yang terlibat maupun menerima manfaat
Program Dana Desa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan
teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
perencanaan Program Dana Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa yang
melibatkan pemerintah desa, BPD, Kepala Dusun, dan masyarakat sebagai bentuk
penerapan prinsip partisipatif dalam penyusunan program. Implementasi Program
Dana Desa telah diwujudkan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa, pembangunan sarana olahraga, serta program pemberdayaan ekonomi
berupa budidaya ikan lele dan ternak ayam. Kendala yang dihadapi meliputi
keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya
pelaksanaan program pemberdayaan yang masih memerlukan pembinaan dan
pendampingan. Dampak Program Dana Desa menunjukkan adanya peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pembangunan fasilitas umum,
dan pemberdayaan ekonomi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa
efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan program
pemberdayaan yang berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta
pendampingan yang lebih optimal agar tujuan kebijakan dalam meningkatkan
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dapat tercapai secara maksimal.
"