"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama tentang praktik poligami tanpa izin mahkamah di daerah Keningau, Sabah, Malaysia serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan solusi yang dicadangkan oleh tokoh agama. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap lima orang tokoh agama yaitu dua orang ustaz dan tiga pegawai agama, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh agama berpandangan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin Mahkamah Syariah bertentangan dengan syariat Islam karena melanggar prinsip keadilan dan perintah taat kepada ulil amri. Poligami tanpa izin mahkamah mengancam tujuan Maqasid al-Syariah dalam menjaga keturunan, harta, jiwa, dan agama. Faktor penyebabnya antara lain pemahaman agama yang dangkal, pengaruh budaya lokal (Dusun dan Murut), serta prosedur mahkamah yang dirasa rumit. Solusi yang dicadangkan meliputi penguatan pendidikan dan dakwah, penyederhanaan prosedur poligami, pengawasan ketat terhadap pernikahan tidak tercatat, serta peningkatan layanan konseling perkawinan. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya harmonisasi antara fikih klasik dan undang-undang modern serta perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban poligami tanpa izin mahkamah."