"ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam penerapan pasal terhadap tindak pidana narkotika, khususnya pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PT Jmb. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti memiliki narkotika golongan I jenis ganja. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, terdakwa juga terbukti menggunakan narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penerapan pasal serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa serta menganalisis penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2025/PT Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 111 ayat (1) dalam putusan tersebut secara yuridis telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Akan tetapi, apabila ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum dan tujuan pemidanaan, hakim seharusnya juga mempertimbangkan kondisi terdakwa sebagai pengguna narkotika. Selain itu, pendekatan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinilai penting untuk dipertimbangkan terhadap terdakwa yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini dinilai lebih menekankan pendekatan pemidanaan dibandingkan pendekatan rehabilitasi.
"