"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama bagi hasil antara
shahibul maal dan mudharib pada usaha budidaya ikan patin di Desa Teluk
Ketapang Kecamatan Pemayung yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti
tidak adanya akad tertulis, kurangnya pencatatan administrasi usaha, serta perlunya
peningkatan transparansi dalam pengelolaan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis sistem bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib, Untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara shahibul
maal dan mudharib pada peternak ikan patin di Desa Teluk Ketapang, serta
mengkaji kesesuaian praktik akad mudharabah dalam sistem bagi hasil dengan
prinsip hukum Islam di Desa Teluk Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Data
diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap delapan
informan yang terdiri dari shahibul maal, mudharib, dan Sekretaris Desa Teluk
Ketapang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan teknik
triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama
bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal sebagai
penyedia modal dan mudharib sebagai pengelola usaha budidaya ikan patin.
Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati setelah
dikurangi biaya operasional. Faktor pendukung kerja sama meliputi adanya
kepercayaan antar pihak, pengalaman peternak, ketersediaan sumber daya air, dan
tingginya permintaan pasar terhadap ikan patin. Adapun faktor penghambat
meliputi kenaikan harga pakan, risiko penyakit dan kematian ikan, fluktuasi harga
jual, kurangnya pencatatan administrasi usaha, serta belum adanya akad tertulis
yang jelas. Dari perspektif hukum Islam, praktik bagi hasil yang diterapkan pada
dasarnya telah memenuhi unsur-unsur akad mudharabah, yaitu adanya pemilik
modal, pengelola usaha, modal, usaha yang halal, dan pembagian keuntungan
berdasarkan kesepakatan. Namun, penerapannya masih perlu disempurnakan
melalui pencatatan akad secara tertulis, peningkatan transparansi pengelolaan
keuangan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi
syariah."