"Penetapan hak asuh anak (hadhanah) pasca-perceraian sering kali memicu konflik
kepentingan antara kedua orang tua yang berpotensi mengabaikan kepentingan
terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hadhanah
di Mahkamah Syariah Daerah Tawau, faktor pertimbangan hakim dalam
menetapkan hak asuh, serta keselarasan pertimbangan tersebut dengan prinsip
maslahah dan keadilan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yuridis-empiris. Data primer dihimpun
melalui wawancara mendalam dengan Hakim Mahkamah Tinggi Syarie, sedangkan
data sekunder diperoleh dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri
Sabah) 2004, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sabah) 2004, serta
literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama,
penerapan hadhanah di Mahkamah Syariah Tawau mengalami penumpukan perkara
(backlog) akibat tingginya dinamika pendaftaran (rata-rata 50 kasus/tahun) yang
tidak sebanding dengan tingkat penyelesaian (rata-rata 20 kasus/tahun). Fenomena
ini dipicu oleh tingginya konflik ego orang tua dan keterbatasan sumber daya
manusia yang hanya bertumpu pada satu orang hakim. Kedua, pertimbangan hakim
bersifat kontekstual-empiris dengan mempertimbangkan secara komprehensif
profil anak (usia, kesehatan), kondisi ibu (mental, moral), kondisi ayah (nafkah),
faktor sosial komunitas Tawau (lokalitas, kerja sistem sif), serta aspek pembuktian.
Ketiga, penetapan hakim telah selaras dengan prinsip maslahah (hifz al-nafs dan
hifz al-din) dan keadilan substantif yang berbasis pada kepentingan terbaik anak
(the best interest of the child). Hal ini diaktualisasikan melalui prosedur wawancara
hakim terhadap anak mumayyiz guna menggali kecenderungan emosionalnya
secara objektif. Kendati demikian, perlindungan kebajikan anak masih terhambat
oleh tantangan institusional, berupa ketergantungan pada laporan sosial Jabatan
Kebajikan Masyarakat (JKM) yang memakan waktu lama."