"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui “Penekagan Hukum Terhadap
Bandar Judi Online Di Kota Jambi Dalam Undang-Undang Informasi Dan
Tranksaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Jambi)”. Yang bertujuan diantaranya
yaitu untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana bandar
judi online di Porlesta Jambi, dan agar mengetahui apa saja hambatan-hambatan
dalam proses penanganan tindak pidana bandar judi online di polresta Jambi.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang juga menguji secara
empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: bahwa penegakan hukum terhadap bandar judi online
di kota Jambi dalam Undang-Undang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik yakni
Indonesia perjudian telah dilarang dalam Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat
2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak yang
secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online,
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.1.000.000.000. Selain itu, Pasal 303 KUHP mengenakan pidana penjara
paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp.10.000.000. Selain
itu aparat kepolisian juga melakukan penanggulangan untuk kasus judi online
dengan melakukan upaya secara preventif seperti melakukan sosialisasi,
melakukan operasi ditempat-tempat keramaian, mengadakan patroli secara rutin
dan melakukan pengintaian. Sedangkan upaya secara represif yaitu melaukan
penyelidikan, mencari informasi, ikut bermain judi, melakuan penyamaran,
menangkan dan menyita barang bukti. Adapun yang menjadi kendala atau
hambatan dalam proses penanganan tidak pidana bandar judi online di polresta
Jambi yaitu terdapat beberapa faktor yaitu secara internal diantaranya adalah:
faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan pasilitas, faktor identifiksi dan
pengumpulan bukti elektronik dan faktor pemahaman. Sedangkan faktor
penghambat secara eksternal yaitu: faktor serves yang diletakkan di negara-negara
melegalkan judi, faktor penggunan Virtul Private Network (VPN) dan faktor
masyarakat."