"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan bagi penderita Baby Blues Syndrome ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut menilai unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji ketentuan Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta putusan pengadilan yang relevan, dan membandingkannya dengan konsep jarimah dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pembunuhan dengan kondisi gangguan psikologis pasca persalinan seperti Baby Blues Syndrome dapat dijadikan sebagai faktor yang meringankan pidana atau dasar pemeriksaan kejiwaan, sepanjang tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembunuhan bayi secara tegas dilarang dan termasuk jarimah berat, tetapi pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kondisi akal dan kesadaran pelaku, sehingga Baby Blues Syndrome dapat memengaruhi klasifikasi perbuatan dan jenis sanksi dari qisas menjadi ta’zir atau diyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan perlindungan jiwa sebagai prinsip fundamental, namun tetap mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi terhadap orang yang mengalami gangguan psikologis.

Kata Kunci: baby blues syndrome, hukum positif, hukum Islam."