"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hubungan kelembagaan antara
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mengkaji
implementasinya dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Sungai
Duren pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Hubungan kelembagaan antara kedua lembaga tersebut merupakan pilar utama
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan
kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
lapangan, serta studi dokumen terkait regulasi dan produk hukum desa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan antara Kepala Desa dan
BPD di Desa Sungai Duren telah berjalan berdasarkan prinsip kemitraan yang
sinergis dan mekanisme checks and balances. Proses pembentukan Peraturan Desa
telah dilakukan secara prosedural sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan
perundang-undangan, meskipun masih ditemukan tantangan administratif,
khususnya terkait manajemen pengarsipan dokumen fisik dan disiplin tingkat
kehadiran anggota dalam forum pembahasan. Secara teoretis, dinamika yang terjadi
di Desa Sungai Duren mencerminkan praktik demokrasi deliberatif yang matang,
di mana ruang musyawarah digunakan secara efektif untuk mencapai konsensus.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kendala teknis-manajerial,
legitimasi hukum dan sosiologis dari produk Peraturan Desa yang dihasilkan tetap
terjaga dengan baik. Disarankan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk
melakukan digitalisasi sistem kearsipan serta meningkatkan komitmen kehadiran
dalam setiap tahapan legislasi guna mengoptimalkan kualitas substansi regulasi
desa di masa depan."