"Nama : Efri Sariah Ananda
Nim : 106220046
Judul : Analisis Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Dalam Perspektif
Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Di UIN STS Jambi
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Agama
Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
pada Satuan Pendidikan Kementerian Agama sebagai upaya menciptakan
lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri telah
menindaklanjuti regulasi tersebut melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Namun demikian, efektivitas
implementasinya masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam perspektif Fiqh
Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
PMA Nomor 73 Tahun 2022 di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta
menganalisisnya berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Koordinator Pusat Gender, Anak
dan Disabilitas (PGAD), Ketua Satgas PPKS, tenaga pendidik, dan mahasiswa
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022
di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah dilakukan melalui pembentukan
Satgas PPKS, pelaksanaan sosialisasi, penyediaan mekanisme pelaporan, serta
pemberian pendampingan kepada korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman sebagian civitas
akademika terhadap regulasi, keterbatasan sumber daya, dan masih adanya stigma
yang menyebabkan korban enggan melapor. Dalam perspektif Fiqh Siyasah
Tanfidziyyah, implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 pada dasarnya telah
sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-’adl), kemaslahatan (maslahah),
amanah, persamaan (al-musawah), dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab
pemerintah dan institusi pendidikan dalam mewujudkan kemaslahatan serta
perlindungan bagi seluruh civitas akademika.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PMA Nomor 73 Tahun 2022, Kekerasan
Seksual, Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi."